Presiden Joe Biden tidak membuang waktu untuk mengambil tindakan berani sejak menjabat pada bulan Januari. Mulai dari mengubah beberapa kebijakan pendahulunya hingga meluncurkan inisiatif ambisius, Biden telah bekerja keras untuk memenuhi janji kampanyenya dan mengatasi permasalahan mendesak yang dihadapi negara ini.
Salah satu tindakan pertama Biden sebagai presiden adalah bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris, yang menandakan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam perjuangan melawan degradasi lingkungan. Dia juga mencabut izin pembangunan pipa Keystone XL, sebuah proyek kontroversial yang telah lama ditentang oleh para aktivis lingkungan hidup karena potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
Biden juga telah mengambil tindakan tegas untuk memerangi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, dengan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang bertujuan untuk meningkatkan distribusi vaksin, memperluas pengujian, dan memberikan bantuan ekonomi kepada warga Amerika yang mengalami kesulitan. Dia telah berjanji untuk memberikan 100 juta dosis vaksin dalam 100 hari pertamanya menjabat, sebuah tujuan yang akan dia capai.
Selain upayanya mengatasi perubahan iklim dan pandemi, Biden telah membuat kemajuan dalam memajukan kesetaraan ras dan keadilan sosial. Dia menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh pemerintah federal dan meluncurkan gugus tugas untuk mengatasi rasisme sistemik di bidang perumahan, peradilan pidana, dan pendidikan. Ia juga telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak LGBTQ, dengan mencabut larangan bagi individu transgender untuk bertugas di militer dan mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.
Namun, langkah berani Biden bukannya tanpa kritik. Partai Republik telah menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak ekonomi dari beberapa inisiatifnya, seperti usulan paket bantuan COVID-19 senilai $1,9 triliun, yang menurut mereka terlalu mahal dan dapat menyebabkan inflasi. Beberapa orang juga mengkritik keputusannya untuk menghentikan pembangunan tembok perbatasan dan menerapkan moratorium sementara deportasi, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut merusak keamanan nasional.
Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Biden tetap teguh pada komitmennya untuk memenuhi janji-janji kampanyenya dan memenuhi kebutuhan mendesak rakyat Amerika. Dengan Kongres yang terpecah dan lanskap politik yang terpolarisasi, ia menghadapi perjuangan berat dalam melaksanakan agendanya. Namun, tindakan awalnya menunjukkan kesediaan untuk mengambil langkah berani dan tegas untuk mengatasi permasalahan mendesak yang dihadapi negara ini, dan pemerintahannya telah mencapai kemajuan signifikan dalam memajukan visinya untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.